Mengapa Kebijakan Hemat Energi Tak Boleh Hanya Bergantung pada WFH? Analisis Mendalam dari Legislator

Bayangkan sebuah kota besar di pagi hari. Biasanya, jalanan dipadati kendaraan para pekerja yang berangkat ke kantor. Tiba-tiba, semua itu berubah. Gedung-gedung perkantoran pemerintah sepi, lalu lintas berkurang drastis, dan tagihan listrik di rumah-rumah justru mulai merangkak naik. Ini bukan skenario fiksi, tapi gambaran nyata yang bisa terjadi jika kebijakan penghematan energi hanya mengandalkan satu instrumen: Work From Home (WFH).

Di tengah rencana pemerintah menerapkan program hemat energi mulai April mendatang, suara kritis datang dari legislator Ratna Juwita Sari. Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB ini mengingatkan kita semua: jangan terjebak dalam solusi yang terlihat mudah, tapi justru mengabaikan akar permasalahan yang lebih kompleks. Hemat energi, menurutnya, adalah soal strategi, bukan sekadar menggeser lokasi kerja.

WFH: Solusi Instan yang Menyimpan Banyak Pertanyaan

Ratna Juwita dengan tegas menyatakan bahwa menjadikan WFH sebagai solusi tunggal adalah pendekatan yang terlalu sempit. "Ini seperti mengobati gejala, bukan penyakitnya," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis akhir Maret 2026. Yang menjadi keprihatinannya adalah kecenderungan mengambil kebijakan secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif terhadap seluruh aspek yang terdampak.

Pertanyaan besarnya: apakah benar dengan memindahkan pekerjaan ke rumah, konsumsi energi nasional akan turun signifikan? Data dari beberapa negara yang menerapkan WFH selama pandemi menunjukkan gambaran yang menarik. Sebuah studi di Jepang menemukan bahwa meski konsumsi energi di perkantoran turun 30%, konsumsi energi rumah tangga justru meningkat 20-25%. Perpindahan beban ini seringkali tidak dihitung dalam perencanaan kebijakan yang terburu-buru.

Dampak Sosial-Ekonomi yang Sering Terabaikan

Lebih dari sekadar angka di meteran listrik, Ratna mengingatkan adanya konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Bagaimana dengan produktivitas kerja di sektor pelayanan publik yang membutuhkan interaksi langsung? Bagaimana nasib pekerja di sektor informal yang bergantung pada mobilitas pekerja kantoran, seperti pedagang kaki lima di sekitar perkantoran, sopir angkutan, atau penyedia jasa makanan?

"Kebijakan hemat energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada perubahan pola kerja aparatur sipil negara," tegas Ratna. "Ada ketidakadilan jika beban utama justru ditanggung oleh pegawai dan keluarganya, sementara sektor-sektor besar penyumbang konsumsi energi tidak disentuh dengan strategi yang tepat."

Mencari Solusi yang Lebih Sistemik dan Berdampak Nyata

Menurut analisis Ratna, jika pemerintah serius ingin menghemat energi, fokus seharusnya pada sektor-sektor yang memang memiliki konsumsi terbesar. Gedung-gedung pemerintah sendiri, misalnya, seringkali menjadi contoh buruk efisiensi energi. Penerangan yang menyala 24 jam, pendingin ruangan yang tidak diatur optimal, atau peralatan elektronik yang tetap standby meski tidak digunakan.

Ratna menawarkan beberapa alternatif yang lebih konstruktif. Pertama, melakukan audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri. "Kita perlu data akurat: di mana pemborosan terjadi, seberapa besar potensi penghematan, dan intervensi seperti apa yang paling efektif," jelasnya.

Transportasi Massal dan Transisi Energi: Dua Pilar Utama

Dua area yang menurut Ratna perlu mendapat perhatian khusus adalah transportasi dan transisi energi. Di perkotaan besar, konsumsi BBM dari sektor transportasi bisa mencapai 40-50% dari total konsumsi. "Daripada sekadar mengurangi mobilitas dengan WFH, lebih baik memperkuat transportasi massal yang efisien," sarannya. Sistem transportasi publik yang nyaman, terjadwal, dan terintegrasi bisa mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi tanpa mengorbankan mobilitas warga.

Sementara itu, transisi ke energi terbarukan harus dipercepat. "Hemat energi itu penting, tapi lebih penting lagi mengubah sumber energinya," tambah Ratna. Investasi dalam energi surya, angin, atau hidro skala kecil hingga menengah bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Opini: Antara Simbolisme dan Substansi dalam Kebijakan Publik

Di sini, kita perlu melihat lebih dalam. Kebijakan WFH sebagai bagian dari hemat energi seringkali terjebak dalam simbolisme—tindakan yang terlihat progresif dan mendapat perhatian media, namun dampak nyatanya minimal. Menurut pengamatan beberapa pengamat kebijakan publik, pemerintah kadang memilih opsi yang paling terlihat (visible) daripada yang paling efektif.

Data dari Institute for Essential Services Reform menunjukkan bahwa potensi penghematan dari efisiensi di sektor industri bisa 3-4 kali lebih besar daripada penghematan dari perubahan pola kerja ASN. Namun, intervensi di sektor industri membutuhkan political will yang lebih kuat, regulasi yang lebih ketat, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan—semuanya lebih rumit daripada sekadar mengeluarkan surat edaran tentang WFH.

Peran Legislatif dalam Mengawal Kebijakan yang Berkelanjutan

Sebagai anggota DPR, Ratna menegaskan bahwa dewan akan terus mengawasi implementasi kebijakan penghematan energi. "Kami tidak ingin ini hanya menjadi program jangka pendek yang hilang begitu isu mereda," tegasnya. Pengawasan akan difokuskan pada aspek keberlanjutan dan keadilan—memastikan kebijakan tidak membebani kelompok tertentu secara tidak proporsional.

Yang menarik, Ratna mengusulkan pendekatan berbasis wilayah. "Kondisi di Jakarta berbeda dengan di Papua atau di daerah kepulauan," ujarnya. Kebijakan hemat energi seharusnya mempertimbangkan konteks lokal, infrastruktur yang tersedia, dan pola konsumsi energi yang spesifik di setiap daerah.

Pada akhirnya, percakapan tentang hemat energi mengajarkan kita satu pelajaran penting: solusi sederhana untuk masalah kompleks jarang sekali berhasil. Seperti mencoba menghentikan kebocoran kapal dengan hanya menimba air di satu sudut, sementara lubang di berbagai bagian lainnya tetap terbuka.

Mari kita renungkan bersama: apakah kita sebagai masyarakat sudah siap bergerak lebih dari sekadar mengikuti instruksi? Hemat energi bukan hanya tentang mematikan lampu atau bekerja dari rumah, tapi tentang membangun kesadaran kolektif bahwa setiap watt listrik dan setiap liter BBM yang kita gunakan memiliki konsekuensi jangka panjang. Mungkin inilah saatnya kita tidak hanya menuntut kebijakan yang tepat dari pemerintah, tapi juga memulai dari diri sendiri dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Bagaimana pendapat Anda?