Menyikapi Gejolak Global: Analisis Seruan Presiden Prabowo untuk Persatuan di Era Penuh Tantangan
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya persatuan nasional sebagai benteng menghadapi ketidakpastian global. Bagaimana Indonesia bisa memimpin dengan contoh?
Bayangkan sebuah peta dunia yang terus-menerus berkedip, menandai titik-titik konflik baru yang muncul hampir setiap pekan. Dari Eropa Timur hingga Asia Pasifik, dari Timur Tengah hingga Afrika, gelombang ketegangan seolah tak pernah reda. Dalam panorama global yang seperti ini, seruan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Nuzulul Qur'an bukan sekadar pidato rutin, melainkan sebuah refleksi mendesak tentang posisi Indonesia di tengah badai dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari pesannya, dan lebih penting lagi, bagaimana kita menerjemahkannya menjadi tindakan nyata?
Pidato Presiden di Istana Negara pada Selasa, 10 Maret 2026, menggarisbawahi sebuah realitas yang mungkin sering kita dengar namun jarang kita renungkan secara mendalam: kita hidup di era yang oleh banyak analis disebut sebagai 'the age of permacrisis'—zaman krisis yang permanen. Ketidakpastian bukan lagi fase sementara, melainkan kondisi baru yang harus kita hadapi dengan pola pikir dan strategi yang berbeda.
Membaca Ulang Peta Ketidakpastian Global
Ketika Presiden Prabowo menyebut banyak pemimpin dunia dengan kekuatan besar tidak mampu menjaga perdamaian dengan lancar, itu adalah sebuah observasi yang memiliki dasar data yang kuat. Menurut laporan tahunan Institute for Economics & Peace, indeks perdamaian global telah mengalami penurunan selama sembilan dari sepuluh tahun terakhir. Konflik yang bersifat asimetris, perang proksi, dan persaingan teknologi antara negara adidaya telah menciptakan lanskap geopolitik yang jauh lebih rumit daripada era Perang Dingin dulu.
Yang menarik dari perspektif Presiden adalah penekanannya pada kegagalan kolektif, bukan pada menyalahkan satu pihak tertentu. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih diplomatis dan sistemik dalam membaca masalah. Dalam analisis kebijakan luar negeri, pendekatan semacam ini sering dikaitkan dengan konsep 'complex interdependence'—pengakuan bahwa dalam dunia yang saling terhubung, masalah satu negara cepat atau lambat akan menjadi masalah semua negara.
Persatuan Nasional Sebagai Modal Strategis
Di tengah narasi pesimisme global, Presiden Prabowo justru menawarkan resep yang terdengar sederhana namun memiliki kedalaman strategis: menggalang persatuan dan kerukunan. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, ini bukan sekadar slogan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2025 menunjukkan bahwa negara-negara dengan kohesi sosial yang tinggi memiliki ketahanan 40% lebih baik terhadap guncangan ekonomi dan politik eksternal dibandingkan negara dengan masyarakat yang terfragmentasi.
Pernyataan "apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, harus dilindungi" adalah komitmen konstitusional yang mendapatkan konteks baru di era geopolitik saat ini. Dalam ekonomi global yang terhubung, konflik internal bisa dengan cepat dimanfaatkan oleh aktor eksternal untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, menjaga kerukunan bukan lagi hanya soal moral, tetapi menjadi keharusan strategis untuk mempertahankan kedaulatan.
Antara Realisme dan Optimisme dalam Diplomasi
Ada ketegangan yang menarik dalam pidato Presiden antara pengakuan akan bahaya yang nyata dan optimisme bahwa "yang benar akan menang." Dalam teori hubungan internasional, ini mencerminkan perpaduan antara realisme (mengakui dunia yang berbahaya) dan liberalisme (percaya pada kerja sama dan norma bersama). Pendekatan hibrida semacam ini mungkin justru yang dibutuhkan Indonesia—negara yang cukup besar untuk memiliki pengaruh, tetapi juga cukup bijak untuk tidak terjebak dalam polarisasi global.
Janji untuk bekerja keras menjaga perdamaian juga patut diperhatikan. Dalam praktiknya, ini bisa berarti beberapa hal: pertama, memperkuat peran Indonesia di organisasi regional seperti ASEAN; kedua, menjadi mediator dalam konflik yang lebih kecil di mana Indonesia memiliki kredibilitas; dan ketiga, membangun kemandirian strategis di bidang pangan, energi, dan pertahanan sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh gejolak pasokan global.
Implikasi bagi Warga Negara Biasa
Pertanyaan yang mungkin muncul di benak banyak orang: apa implikasi semua ini bagi saya sebagai warga negara biasa? Seruan persatuan di tingkat global bermula dari praktik persatuan di tingkat komunitas. Dalam ekonomi yang semakin terhubung, pilihan konsumsi kita—dari produk yang kita beli hingga informasi yang kita konsumsi—telah memiliki dimensi geopolitik. Mendukung produk lokal, misalnya, bukan hanya soal nasionalisme ekonomi, tetapi juga membangun ketahanan rantai pasok nasional.
Di ranah digital, kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima menjadi benteng pertama melawan upaya polarisasi yang sering menjadi awal konflik. Dalam survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center pada awal 2026, 68% responden mengaku kesulitan membedakan informasi yang valid dari yang dimanipulasi dengan agenda geopolitik tertentu. Literasi digital, dengan demikian, menjadi bagian dari pertahanan nasional di abad ke-21.
Refleksi Akhir: Merawat Perdamaian Sebagai Proyek Bersama
Mendengarkan pidato Presiden Prabowo, saya teringat pada konsep 'positive peace' yang dikembangkan oleh Johan Galtung—seorang pionir studi perdamaian. Positive peace bukan sekadar tidak adanya konflik (negative peace), tetapi adanya struktur sosial yang adil dan hubungan yang saling menguntungkan. Komitmen untuk melindungi semua warga tanpa diskriminasi adalah fondasi dari positive peace tersebut.
Pada akhirnya, menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan pemerintah. Ini membutuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan kita—sebagai konsumen, sebagai pengguna media sosial, sebagai anggota komunitas—berkontribusi pada mosaik ketahanan nasional. Optimisme Presiden bahwa Indonesia akan mencapai cita-cita pembangunannya bukanlah jaminan otomatis, melainkan undangan untuk bergotong royong dalam skala yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya.
Mungkin inilah pelajaran terbesar dari momen Nuzulul Qur'an tahun ini: dalam tradisi turunnya wahyu, ada pesan tentang transformasi melalui refleksi dan tindakan kolektif. Di tengah gemuruh konflik global, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk menunjukkan bahwa persatuan dalam keberagaman bukanlah utopia, melainkan resep praktis untuk navigasi di laut gejolak. Pertanyaannya sekarang: sudah siapkah kita mengambil peran masing-masing dalam proyek besar bernama 'ketahanan nasional' ini?